Sumber Pendapatan Desa  asli dari Desa adalah pendapatan yang berasal dari suatu kewenangan Desa berdasarkan hak dan asal usul serta kewenangan skala lokal dari Desa. Perbedaan Desa Dan Kelurahan bisa kamu ketahui.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” yang termasuk juga ke dalam hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari berbagai sumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan suatu program yang berbasis Desa secara serta merata dan berkeadilan.

Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan bahwa sumber pendapatan Desa berasal dari:

Sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan yang asli dari Desa
2. Dana Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke suatu daerah/desa;
3. Bagian dengan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi suatu daerah
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari suatu dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit yaitu 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi yang Khusus
5. Bantuan untuk Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari suatu pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi suatu Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Digunakan untuk membiayai suatu penyelenggaran pemerintahan dalam suatu, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Besaran alokasi suatu anggaran yang di peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dalam dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Sumber pendapatan desa dari suatu  APBN yang disebut Dana Desa diperoleh dengan cara bertahap. ‘Bertahap’ menurut Peraturan Perundang-undangan 22/2015 memiliki dua arti:

Menurut Peraturan Perundang-undangan 22/2015 memiliki dua arti yaitu:

  1. Merujuk pada suatu ‘besaran dana’ yang akan diterima oleh desa. Dan Komitmen pemerintah untuk suatu alokasi Dana Desa adalah 10% dari dana transfer.

Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada suatu kemampuan keuangan nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa.

Tahap peng alokasian Dana Desa diatur dalam dalam Peraturan Perundang-undangan 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017 .

Merujuk pada suatu ‘tata cara penyaluran’ yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian Dana Desa dakan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari suatu total Dana Desa.

  1. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Untuk suatu dana alokasi Desa paling sedikit yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang telah  diterima Kabupaten/Kota.

Dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi yang Khusus.

Bagi Kabupaten yang tidak memberikan dana alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Tahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk Anggaran Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Diatur di dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan suatu Menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat (2).

Besar dan tata cara penyaluran bantuan untuk keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke.

Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota ke desa-desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam konteks penataan suatu usaha, menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

Pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

  1. Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Asli dari desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa.
  2. desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu no 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.
  3. Sedangkan pendapatan yang lain-lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta yang lain-lainnya pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan pendapatan dari desa akhirnya harus tercermin dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu harus melakukan pembinaan kepada Desa, melakukan monitoring dalam penggunaan dana Desa.

Bila ada Desa yang melanggar harus diberikan sanksi dan tahun selanjutnya akan dikurangi bantuan dana Desa.

Terakhir tugas Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan laporan ke pemerintah pusat atas penggunaan dana desa.

Untuk suatu dasar pembinaan itulah pemerintah daerah perlu untuk mengatur lebih lanjut agar desa lebih memahami dan tidak keluar dari mandat Undang-undang.

Desa tentang sumber-sumber pendapatan desa perlu di buat pedoman Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Nah,mungkin itu saja artikel kali ini tentang Sumber Pendapatan Desa yang bisa saya jelaskan. namun kamu juga bisa mengetahui pengertian dan ciri ciri desa swadaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kamu.